oleh

Unpatti Jadi Tempat DPD RI Gelar Uji Sahih Draft RUU PBB

Kabartoday, AMBON – Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menjadi salah satu lokasi tempat uji sahih draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Selain Kota Ambon, DPD RI juga melakukan hal yang sama di Aceh.

Tujuan utama melaksanakan uji draft di Unpatti ini untuk mendapat masukan akademik agar RUU PBB yang merupakan usul inisiatif DPD RI dapat diterima oleh DPR-RI dan ditetapkan sebagai Undang-Undang (UU).

Bila RUU ini disahkan menjadi UU, maka akan mendatang banyak manfaat bagi Maluku. Demikian diungkapkan anggota Komite IV DPD RI

“Wajib pajak banyak, tapi pembayaran rendah sehingga tergantung dari pusat. Kita tidak mau seperti itu. Kita harus mengubah undang-undang PBB. karena itu Komite IV DPR RI datang ke Maluku dan Aceh untuk melakukan uji sahih draft RUU PBB. Selama ini kita mendapat dana bagi hasil dari pajak,” kata Anggota DPD RI John Pieris kepada wartawan di Gedung Rektorat Unpatti, Selasa, (9/7) usai kegiatan uji draft tersebut.

BACA JUGA:  Pembangunan Mesjid Al-Ikhlas Kembali Terima Sumbangan Dari Kapolres Garut

Karena pendapatan hasil bagi-bagi dari pajak kecil, sehingga dengan draft RUU PBB ini bisa menjadi pintu masuk agar pendapatan asli daerah (PAD) meningkat.

“Kita mau mengusulkan supaya pajak perkebunan dan kehutanan masuk ke daerah. Pajak migas juga kedepan masuk ke daerah, panas bumi juga. Tinggal dibagi. Dia ada di kabupaten atau provinsi. Dengan begitu kita tidak harus mengemis pada pemerintah pusat,” ujarnya.

BACA JUGA:  Polres dan Pemda Kab. Gresik Lakukan Pembinaan Kepada Kepala Sekolah Sekabupaten Gresik

Uji sahih draft RUU PBB yang dilaksanakan di Unpatti ini diharapkan agar dari pemikiran dan masukan pihak Unpatti bisa menjadi penilaian tersendiri di pemerintah pusat.

“Kita mengharapkan pemikiran-pemikiran konseptual dari Unpatti yaitu ahli hukum dan ahli ekonomi, hukum pajak, hukum ekonomi. Karena bicara soal pajak itu ekonominya memberikan masukan kepada pemerintah daerah supaya pajak progresif dinaikkan,” terang Pieris.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti Dr. Ery Leiwakabessy mengatakan
jika melihat naskah RUU ini bahwa ada latar belakang hingga naskah RUU PBB dibuat.

BACA JUGA:  Polsek KPYS Ambon Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Cairan Mercury ke Jakarta

“Kan biasanya filosofi dari perhitungan pajak itu, sumber- sumber pendapatan. Itu kan ada asas lain yang diperhitungkan. Asas manfaatnya, asas keadilannya, keekonomiannya yang pada umumnya yang diperhitungkan itu pendapatan negara dan tetap menggunakan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, PBB harus dikumpulkan dari semua strata baik masyarakat kecil, menengah dengan pendapatan tinggi dan perusahan-perusahan baik skala UMKM maupun perusahan menengah dan perusahaan besar.

“Jadi dalam perhitungan- perhitungan PBB harus dilihat bahwa aspek-aspek yang saya sebutkan tadi itu harus dipergunakan baik itu dengan perhitungan-perhitungan maupun seperti aspek-aspek mengingatkan pendapatan maupun aspek untuk keadilan, ke ekonomi,” tutup Leiwakabessy. (MAL)

Komentar