oleh

Urgensi Reformasi Undang-Undang Di Bidang Politik

-Aktual-57 views

 

JAKARTA (Kabartoday) Pemerintah dan DPR telah menetapkan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk 2020-2024. Paling tidak ada 248 undang-undang yang akan dibahas dalam periode ini.

Undang-undang terkait ekonomi dan bisnis menjadi regulasi yang paling banyak direncakan untuk dibahas.

Namun, bicara mengenai Prolegnas 2020-2024 yang sebenarnya penting untuk di dorong prioritasnya tapi tidak dimasukkan ke Prolegnas yaitu RUU Partai Politik.

“RUU mengenai Partai Politik adalah prioritas penting yang untuk dibahas, namun DPR dan Pemerintah malah tidak memasukkannya dalam Prolegnas 2020-2024,” ujar Hurriyah, Peneliti Puskapol UI, di Warunk Upnormal, Cikini, Jakarta, Jum’at (31/1).

BACA JUGA:  Perkuat Peran Tokoh Adat dan Tokoh Agama Lindungi Perempuan dan Anak

Menurut dia, keterlibatan publik sangat penting dalam mengagendakan revisi RUU parpol. Karena Secara kelembagaan ada persoalan serius dari prosedural dan soal kapasitas personal dari anggota DPR.

“Dimana saat ini sebagian besar dari anggota DPR adalah orang baru dengan latar belakang yang beragam, dan kebanyakan tidak berpengalaman. Dan tugas DPR saat ini adalah menyelesaikan 248 RUU selama 5 tahun kedepan,” jelas Hurriyah.

Secara perspektif politik, menurut Hurriyah, peran warga negara bukan hanya sebagai voters, tetapi mengawasi kontrol kepada DPR ataupun Partai Politik.

BACA JUGA:  Aroma Dan Bau Busuk Nuansa Politik Warnai Pengurusan E - KTP Di Batubara

Ditempat yang sama Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KODE Inisiatif) Veri Junaidi, melihat perkembangan demokrasi dan konstitusi terkini, telah
menetapkan arah baru kelembagaan.

“Konteks penyelenggaraan Pemilu, perhatian terbesar KODE Inisiatif justru pada desain dan proses penegakan hukum. Memang perlahan dilakukan penataan, namun ada sejumlah
perbaikan yang mesti terus diupayakan,” kata Veri.

Revisi UU Pemilu juga Pilkada, lanjut dia, hanya berfokus pada aspek aspek sistem pemilu. Selain soal desain penegakan hukum pemilu juga diberikan perhatian lebih pada aspek konstitusionalitas UU
Pemilu.

BACA JUGA:  Masyarakat Papua inginkan Yolans F. Y. Weda,S. HI masuk istana

“Namun berbicara demokrasi, mestinya tidak berhenti pada prosedur semata yakni pemilihan umum. Pemerintahan hasil pemilu diharapkan mampu menjadi kanal kepentingan warga negara, dengan menghasilkan kebijakan yang konstitusional,” papar dia.

Veri menambahkan, selain itu bentuk penataan pembentukan undang-undang pasca putusan MK yang harus
dilakukan.

“Oleh karena itu, aspek hukum yang dilihat akan sangat luas, tidak hanya
kebijakan politik juga kebijakan dibidang ekonomi, sosial, penegakan hukum dan
lainnya. Namun yang akan dilihatnya adalah aspek konstitusionalitas kebijakan tersebut,” pungkas Veri.(Bbg)

Komentar