oleh

Ust Haikal Hassan Dipolisikan Seorang Kader PSI Soal Tuduhan Hoax

Kabartoday, Jakarta – Da’i kondang Ahmad Haikal Hassan atau Ust Haikal Hassan dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong atau Hoax ke Bareskrim Polri, Kamis (9/5/2019).

Pelapor yang bernama Achmad Firdaws Mainuri dengan laporan polisi nomor; LP/B/0447/V/2019/Bareskrim tertanggal 9 Mei 2019 atas tuduhan penyebaran berita bohong melalui media elektronik.

Dalam surat laporannya tertulis, Ust Haikal Hasan dikenakan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 16 juncto pasal 4 huruf b angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

BACA JUGA:  Suta Menduga Panitia Seleksi Calon Anggota KPI Langgar Aturan

Selain itu, Haikal Hassan juga dikenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 207 KUHP.

Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini juga telah mengetahui dirinya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh seorang Kader partat PSI.

Bukti laporan Achmad Firdaws atas terlapor Ust Haikal Hasan

“Ya saya ikuti saja, Insya Allah Polri profesional dalam menanganinya dan ini kan bukan yang pertama, lagian kan pelapor juga seorang Caleg dari partai solidaritas Indonesia (PSI), Dapil Jawa Timur. “kata Haikal saat dikonfirmasi.

BACA JUGA:  LSM PERKARA DPC Kab. Garut kaji Aduan Warga Pangrumasan

Sementara Pitra Romadoni Nasution yang diketahui sebagai Ketua Tim Relawan Pemenangan Prabowo-Sandiaga kembali mempertanyakan dasar pelapor membuat laporan terhadap Haikal.

“Kalau saya melihat dari laporan yang dibuat Saudara Achmad Firdaws tidak berdasar. “Ucap Pitra di Jakarta, Kamis malam, (9/5/2019).

Kembali dikatakan Pitra bahwa Haikal dikenal publik sebagai sosok ulama dan ustadz kata Pitra menyambung, Haikal juga orang yang dihormati oleh kaum muslimin,

BACA JUGA:  Inna ilaihi wa Inna ilaihi Raji'un Telah Tutup Usia Ibunda Presiden RI Joko Widodo

“Tuduhan pelapor sangat tidak mendasar, masa seorang ulama berbohong seperti yang dituduhkan oleh pelapor, “urai Pitra.

Pitra juga meminta pihak kepolisian untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan lebih dalam lagi, jika memang perlu dihentikan prosesnya. (Op/red)

Komentar