oleh

Von Edison Serukan People Power Bukan Makar

Kabartoday, Jakarta – Dalam situasi dan kondisi pemilu pilpres 2019 yang dikatakan oleh banyak pihak sangat jauh dari kata jurdil. maka hal ini memicu masalah yang tidak bisa dipandang kecil, sebab telah menodai rasa keadilan terhadap rakyat.

Kecurangan yang di lakukan oleh KPU terhadap perhitungam suara, kekacauan kotak suara, pencurian form C1 dan lain-lain telah menimbulkan rasa ketidak percayaan pada penyelenggara pemilu.

Pada akhirnya muncul-lah wacana PEOPLE POWER menghadapi kecurangan yang begitu masif, sistematik dan terstruktur.

People Power adalah bentuk ungkapan harapan yang tidak termasuk perbuatan tindak pidana.

Dasarnya sebagai berikut:

1). People Power bukan mendekatkan kepada delik yang dituju, yakni delik makar sebab tidak mengandung indikasi atau potensi untuk tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP.

2). People Power misinya adalah sebatas ungkapan harapan dalam era demokratisasi menuju keadaaan yang lebih baik, dan ini tidak termasuk dalam delik makar.

3). People Power bukan perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku sehingga tidak bisa masuk dalam tindak pidana.

BACA JUGA:  Massa PDIP Sleman Lempari Batu Rombongan Laskar GBK

4). People Power dijamin oleh Konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 disebutkan, ‘Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.’

5). Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, diakui dan dijamin penyampaian pendapat secara bebas sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa, dan bernegara sebagaimana diatur pada
Pada Pasal 2.

Sedangkan pada pasal 7 pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menghargai asas legalitas, menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan menyelenggarakan pengamanan.

6). Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat diakui dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat (1) menyatakan, ‘Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.’

BACA JUGA:  Kapolres Tangkot Ajak Kondusifkan Wilayah Jelang Penetapan KPU

Hal itu juga disebut dalam Pasal 25, ‘Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’

7). Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Salah satu substansi konvenan, menetapkan hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat sebagaimana bunyi Pasal 19.

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan kewenangan negara. Oleh karena itu, hak-hak yang terhimpun di dalamnya sering juga disebut sebagai hak negatif (negative rights). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi.

Jika negara terlalu intervensi, maka hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapatkan kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (gross violation of human rights).

BACA JUGA:  Humas UPI Sebut Pengukuhan Guru Besar Target 2025 di Asia Tenggara

People Power dalam kaitannya menuntut Pilpres yang jujur dan adil, tidak bisa di sebut Anslaag atau misdadig plan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan terkait makar.

Jadi jelas bahwa people power guna menuntut keadilan atas kecurangan penyelanggaraan pemilu 2019 yang di lakukan secara masif, sistematik, terstruktur di lindungi konstitusi, dan ini adalah hak rakyat yang merasa di rugikan atas ketidak-adilan yang terjadi.

Sehubungan dengan itu, saya Von Edison Alouisci menyerukan kepada semua relawan padi seluruh indonesia untuk tidak perlu khawatir melakukan people power menjelang pengumuman hasil pemilu 22 Mei 2019 hingga selesai.

Jika rezim penguasa ini terlalu interpensi hak-hak rakyat, maka sebagaimana dalam peraturan ICCPR, rezim ini bisa di tuntut dalam pengadilan international karena melanggar gross violation of human right!!

Sumber oleh: Von Edison Alouisci

Komentar