oleh

Wakil Ketua DPRD Karawang Tolak Revisi Perda RTRW

Kabartoday, Karawang – Wakil ketua DPRD Karawang, Ajang Sopandi dari partai Gerindra menyatakan tidak setuju pada perubahan Perda RTRW yang dinilai merugikan masyarakat Kabupaten Karawang dan lingkungan.

“Kalau kita mengacu pembahasan RT RW itu harus selektif karena itu jangan sampai merugikan zona. Ketika misalnya zona di kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru itu hutan lindung, jangan sampai bisa dititipi oleh oknum oknum yang keinginannya cuma ingin usaha atau investasi saja di kita,” tegasnya, Rabu (10/7/2019).

Dikatakannya, kalau untuk merusak lingkungan, dirinya sangatlah tidak setuju. Oleh karenanya sebagai wakil rakyat, pihaknya akan membahasnya dengan selektif dan seauai dengan zona yang ada, dan tidak merubahnya.

BACA JUGA:  Usai Konsumsi Miras, Oknum Brimob di Ambon Rusak Dua Rumah Tetangga

HHarus benar-benar sesuai dengan zona dan kita akan melihat aspek-aspek masyarakat, apakah itu merugikan masyarakat atau tidak, kan seperti itu,” ujarnya.

Lebih lanjut kata ia, Kalau dibahas dengan dewan, mungkin dewan akan membaca persoalan ini kepentingannya seperti apa, mudarat dan manfaatnya banyakan mana, “jangan sampai kita sebagai wakil rakyat semena mena itu tidak boleh,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Hari Kedua Layanan Satpas SIM Polres Banyuwangi Diserbu 476 Pemohon

Diberitakan sebelumnya Ketua LSM Kompak Ahmad mukron mengatakan di duga adanya aroma titipan dalam data permohononan perubahan RTRW yang diajukan oknum konsultan perizinan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Karawang di Desa Kutamaneuh dan Desa Kutalanggeng, Kecamatan Tegalwaru.

“Tidak tanggung-tanggung luas lahan yang diajukan untuk direvisi RTRW-nya ada sekitar 700 hektare, infonya lahan itu rencanaya untuk kawasan industri,” ungkapnya.

Pola ruang Kabupaten Karawang dalam Perda RTRW di Pasal 40 disebutkan bahwa kawasan industri tersebar di wilayah Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Ciampel, Klari, Purwasari, Pangkalan, Karawang Timur, Karawang Barat, dan Rengasdengklok.

BACA JUGA:  Bukber Dengan Remaja Masjid, Kapolsek Leihitu Minta Perangi Hoaks

“Jadi jelas wilayah Kecamatan Tegalwaru tidak boleh ada kawasan industri, ”ucapnya.

Mukron juga membeberkan, untuk Kecamatan Tegalwaru, khususnya Desa Kutamaneuh dan Desa Kutalanggeng bila diubah pola ruangnya menjadi zona peruntukkan industri maka bisa mengancam kesinambungan wilayah tersebut.

“Kami akan habis-habisan menolak adanya pembangunan industri di wilayah tersebut,” pungkasnya.(Aziz)

Komentar