oleh

Warga Desa Lumahpelu Siap Demo Desak Bupati SBB Copot Penjabat Kades

-Daerah-516 views

Kabartoday, Piru – Bupati Seram Bagian Barat (SBB) M Yasin Payapo diharapkan segera mencopot Fridoms Vries Elake dari Penjabat Kepala Desa (Kades) Lumahpelu. Pasalnya, kepemimpinan Elake mulai kelihatan arogan membuat sebagian besar masyarakat Desa Lumahpelu jengah.

Akumulasi berbagai persoalan di Desa Lumahpelu membuat tingkat toleransi kesabaran warga mulai mencapai titik akhir. Karena itu, warga desa Lumahpelu akan menggelar demonstrasi besar-besaran di Kantor Bupati SBB. Tujuannya hanya satu yaitu mendesak Bupati Yasin Payapo untuk segera mencopot Elake.

Salah satu tokoh pemuda Desa Lumahpelu Jeckhy Silaya mengatakan masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan kepemimpinan Penjabat Kades Lumahpelu.

“Berbagai persoalan terjadi di Lumahpelu. Diskriminasi banyak dialami warga. Banyak hal menyangkut pembangunan desa yang sumber anggaran dari pemerintah termasuk ADD dan DD, Penjabat Kades selalu memprioritaskan orang-orang dekatnya saja. Selama ini kita masih berdiam diri dengan harapan Penjabat Kades bisa berubah sikap. Tetapi kenyataannya malah makin arogan. Kita akan segera demo minta pak Bupati segera copot dia (Elake-red),” ujarnya kepada kabartoday Jumat (3/5).

BACA JUGA:  Pemda Tolitoli Ambil Langkah Komkrit Atasi Kebutuhan Warga Korban Kebakaran

Silaya yang juga merupakan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Seram Bagian Barat ini menegaskan aksi demonstrasi yang akan dilaksanakan bakal melibatkan sebagian besar warga Lumahpelu.

“Dalam waktu dekat kita akan segera demonstrasi ke Kantor Bupati. Massa yang nanti dikerahkan antara 200 hingga 300 orang. Kita tidak akan main-main untuk memperjuangkan dan menyelamatkan Desa Lumahpelu dari Penjabat yang arogan ini,” tegasnya.

Pemuda yang cukup vokal saat turun jalan memperjuangkan kepentingan masyarakat ini bersama dengan beberapa pemuda Desa Lumahpelu mengaku akan berada di garis depan saat aksi demo nanti.

“Perjuangan ini bukan untuk kepentingan pribadi atau orang per orang. Tetapi aksi yang kita lakukan mendesak Bupati copot Penjabat Kades ini murni untuk menyelamatkan Desa Lumahpelu dari tangan tirani. Kita mau agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dengan azas keadilan. Tidak seperti saat ini hanya kroni-kroninya saja yang menikmati,” tandasnya.

BACA JUGA:  Akibat Pelaku Pelecehan Seksual Tak ditahan, Korban Trauma

Ia beberkan, beberapa hari lalu dengan sikap arogan, Elake memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan Desa, Glemen Silaya. Pemberhentian ini tercium ada motif politik imbas politik pasca Pemilu 17 April lalu. Kepala Seksi Pelayanan diduga tidak mengikuti kiblat politik sesuai “perintah” sehingga diberhentikan. Namun tercium SK pemberhentian ini diduga tidak melewati prosedur sesuai aturan yang berlaku. Selain memberhentikan Kepala Seksi Pelayanan, Penjabat Kades ini juga memberhentikan Ketua Kader Posyandu dan menggantinya dengan orang dekatnya.

“Ini sudah keterlaluan. Seenak perutnya ambil keputusan pecat staf tanpa mengikuti aturan. Arogan namanya. Kita akan demo minta pak Bupati segera copot,” tukasnya.

Hal senada juga diungkapkan Fralon Lumamuly, salah satu pemuda Lumahpelu yang menegaskan akan bersama-sama warga melakukan demo meminta Bupati agar segera mencopot Penjabat Kades Lumahpelu.

“Saya akan ikut berada di garis depan untuk memperjuangkan dan menyelamat negeri Lumahpelu tercinta ini,” katanya.

Ia beberkan selain sikap arogan Penjabat Kades yang mencopot perangkat desa, ada hal lain yang cukup mendasar untuk meminta agar Bupati SBB segera copot Elake. Hal yang dimaksudkan ini adalah soal tidak transparannya penggunaan ADD dan DD Lumahpelu.

BACA JUGA:  Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH.,M.Hum Berikan Penghargaan 11 OPD Terbaik

“Untuk transparansi pengelolaan keuangan makan harusnya ada baliho yang memuat realisasi penggunaan ADD dan DD tahun 2018. Kemudian untuk tahun 2019 harusnya juga ada baliho yang memuat program pembangunan desa tahun 2019. Tetapi ini tidak ada sama sekali. Karena itu, kuat dugaan kami ada hal yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran ini,” jelasnya.

Menurutnya, perlakuan diskriminatif juga sering terjadi di Desa Lumahpelu terutama menyangkut penyaluran bantuan pemerintah. Kata dia, seringkali Penjabat Kades ini saat merealisasikan bantuan pemerintah, seringkali memprioritaskan orang-orang yang ada dalam lingkarannya.

“Kami meminta Bupati segera copot (Elake-red) dan ini harga mati buat kami. Jika tidak, maka kami akan menggelar demonstrasi dengan massa yang cukup besar ke kantor bupati,” tegas Fralon. (MAL)

Komentar