oleh

Wibisono Pesimis Wacana Pemindahan Ibukota Ke Kaltim Tahun 2020 Akan Terwujud

Kabartoday, Jakarta – DPR sudah mengetok RAPBN 2020, Komisi XI DPR menyetujui anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 1,83 triliun. Kendati demikian dalam anggaran tersebut belum termasuk anggaran pemindahan ibukota, artinya wacana pemindahan Ibukota tidak bisa dilakukan tahun 2020. Hal itu dikatakan Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono pada awak media di Jakarta, Minggu (22/9/2019) pagi.

Menurutnya, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro telah mengatakan anggaran sebesar Rp 1,83 triliun diperuntukkan untuk perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 948,44 miliar. Sementara untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 870,25 miliar, dan untuk pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur sebesar Rp 10 miliar.

Wibisono menilai penyiapan dana anggaran (Pemindahan Ibukota) memang belum siap, karena di RAPBN 2020 masih fokus untuk membayar hutang dan menyiapkan anggaran untuk infarstruktur.

BACA JUGA:  Ani Hasibuan Ungkap Misteri Kematian Ratusan Petugas KPPS

“Apalagi Rencana Undang-undangnya belum di bahas di DPR, berarti sebelum undang-undangnya jadi, nanti ibukota masih di Jakarta.”ucap Wibi.

Menanggapi hal itu, sebelumnya Bambang juga menyatakan pemerintah sebetulnya sudah menyiapkan seluruh kajiannya dan rencananya yang baru akan dibahas dalam sebuah forum diskusi kelompok.

“Pertemuan khusus dengan Komisi XI (untuk pembahasan ibukota) sudah diagendakan pada Sekretariat Komisi XI. Satu hal, undang-undangnya kami sampaikan nanti untuk penetapan status. Tapi tidak seketika atau bukan langsung berlaku pada APBN 2020, “ulas Bambang.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan pihaknya bakal melihat dulu rencana induk (master plan) yang sedang dibuat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

BACA JUGA:  Sandiaga Uno Sebut Karantina Wilayah sebagai Aksi Nyata

“Kami akan pelajari master plan Kementerian PUPR dan Bappenas seperti apa dari sisi kebutuhan pembangunannya, “Saya lihat itu masih dalam bentuk kajian dari infrastruktur yang akan dibangun, “kata Sri Mulyani.

Menurutnya, master plan yang disusun oleh Bappenas dan Kementerian PUPR nantinya wajib dikomunikasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Selain master plan, Sri Mulyani juga mengatakan pengalokasian anggaran juga masih menunggu undang-undang yang memayungi pemindahan ibukota.

Sri Mulyani juga belum bisa memastikan apakah ketika dua instrumen tersebut nantinya sudah ada, anggaran pemindahan ibukota akan digelontorkan sekaligus atau secara bertahap. Hal yang pasti, pemerintah sedang berupaya untuk mengucurkan dana seminimal mungkin untuk merealisasikan rencana pemindahan ibukota tersebut.

BACA JUGA:  AKBP Sofwan Hermanto Ungkap Pencurian Peralatan Tower

Wibisono menangapi dengan simpangsiurnya pernyataan menteri keuangan dan menteri Bappenas yang mengatakan master plan pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur akan rampung pada 2020. Namun, pembangunan diharapkan bisa dimulai akhir tahun depan.

“Saya pesimis kalo wacana pemindahan ibukota ini bisa terwujud dan mulus sesuai keputusan Presiden, apalagi saat ini calon Ibukota di provinsi Kaltim terpapar kabut asap yang pekat, artinya kajian aspek lingkungan dan ekosistem masih perlu dikaji lebih dalam, “pungkas wibi.[]Hsw

Komentar